detikcyber.com, – Belakangan ini kita sering disuguhkan dengan berita berita baik dimedia cetak hingga media on line yang merilis kabar suap.
Berita terbaru terkait suap berjemaah yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Malang Jawa Timur. Sebanyak 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan gratifikasi tersebut menambah daftar panjang rentetan kasus korupsi berjemaah yang dilakoni oleh wakil rakyat di daerah.
Namun kasus yang menjerat para legislatif tersebut bukan kabar baru, di dunia suap menyuap, melainkan merupakan kasus suap jilid III. Pasalnya, menurut data, sebelum kasus DPRD Kota Malang mencuat di publik, kasus serupa juga terungkap di DPRD Sumatera Utara tahun 2009- 2014 dan DPRD Padang pada tahun 2004 yang ditangani KPK .
Kasus suap DPRD Sumatera Utara menyebabkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 jadi tersangka. Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orangnya. Dalam perkara ini, ada 21 orang yang sudah ditahan KPK, salah satunya Musdalifah.
Sedang Kasus di DPRD Padang ada 37 anggota dewan yang diadili. Mereka diduga menyelewengkan anggaran DPRD Kota Padang tahun 2001-2002 lebih dari Rp 10,4 miliar.
Salah satu bukti penyelewengan yang dilakukan para wakil rakyat itu antara lain banyaknya ditemukan tiket pesawat fiktif dalam laporan anggota DPRD Kota Padang, di antaranya 807 buah tiket fiktif maskapai penerbangan Mandala Airline dan sejumlah tiket fiktif Garuda Indonesia Airways .
Terkini, ada 22 anggota DPRD Malang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Sehingga, ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka. Ke-22 anggota DPRD Malang tersebut kini sudah ditahan. Ke-22 orang ini diduga menerima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.
Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Fakta ini membuka mata publik bahwa kwalitas mereka yang duduk sebagai wakil rakyat perlu dipertanyakan.
Menurut aktivis LSM GAKI (Gerakan Anti Korupsi Independen) Blitar, Syaiful Anwari disela-sela kesibukannya mengeklaim, fenomena suap dan gratifikasi tersebut mutlak membuktikan bahwa adanya pemanfaatan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif sebagai pintu membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai kepentingan sesaat secara bersama-sama. “Untuk mengamankan kepentingan masing-masing atau pun mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Karena Korupsi termasuk di dalamnya suap-menyuap memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan roda pemerintahan.
Baginya, tumbuh suburnya praktik suap karena tersumbatnya kran informasi sehingga menghambat hak publik untuk mengontrol secara langsung etos kerja legislatif.
Syaiful menjelaskan bahwa setiap budaya ketertutupan selalu ada kepentingan jahat yang menungganginya. Jadi sepanjang tidak ada keterbukaan, selama itu pula keadilan tidak akan bisa ditegakkanDari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa bila suap-menyuap tidak diberantas, maka kepercayaan masyakarat terhadap pemerintah akan berkurang. Sehingga mereka akan melakukan caranya sendiri-sendiri dalam menyelesaikan setiap masalah terutama yang berurusan dengan hukum.
Selain itu, suap menyuap juga menjadikan biaya operasional pemerintahan menjadi membengkak. Anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, malah masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat, atau untuk memperkaya diri.
Solusinya, menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, menegakan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat monitoring dan mekanisme hukuman, lembaga-lembaga publik juga hendaknya memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasan publik.***
