detikcyber.com, Malang – Drs Sutiaji Plt Wali Kota Malang selama tujuh jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Bhayangkari Polres Kota Malang. Wali Kota terpilih 2018-2023 yang akan dilantik 20 September nanti sempat menyampaikan keluhan kepada penyidik KPK soal pemerintahan kota Malang tanpa DPRD. Pasalnya yang diperiksa sebanyak 22 orang, dikelompokkan menjadi 5 berkas.,” katanya usai menjalani pemeriksaan di Polres Malang Kota, Jumat (31/8) malam.
Ke 22 orang itu statusnya belum sebagai tersangka, kecuali beberapa orang. Para anggota DPRD tersebut akan dipanggil ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lagi. Sutiaji juga menyinggung tentang keluhannya ke penyidik KPK karena anggota DPRD yang akan diangkut keseluruhan jika keseluruhan menjalani proses hukum. Pemerintahannya akan lumpuh.
“Ke depan ini saya dilantik, terus kerjanya seperti apa? Sudah nggak ada orang, dan bagaimana APBD-nya 2018, berarti banyak hal yang harus kita pikirkan,” ujar Sutiaji.
Namun ketika hal itu disampaikan, KPK hanya sebatas mendengarkan, karena memang kapasitasnya hanya di penyidikan. Tapi disarankan untuk konsultasi dengan Kemendagri.”Sarannya diminta koordinasi dengan Depdagri,” jelasnya.
Kata Sutiaji, yang pembahasan sidang-sidang saat ini saja sudah melalui proses panjang dengan sekian toleransi. Karena memang yang bisa bersidang hanya 25 anggota.”Namanya undang-undang itu tidak diskresi hukum,” tegasnya.
Setelah menjalani pemeriksaan, Sutiaji langsung mengajak pertemuan Sekda dan beberapa pejabat lain untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Pokoknya sebelum anggota DPRD diperiksa KPK di Jakarta sudah antisipasi, khawatir kalau mereka yang diperiksa tidak kembali,” pungkasnya. (Reinaldi)
