MENAKAR ” PUNGLI ” PELAYANAN SIM

detikcyber.com, Blitar – Tim Saber Pungli (Pungutan Liar) Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan praktik Pungli di Satpas (Satuan Penerbit Administrasi) SIM Polres Kediri, Jawa Timur, Sabtu (18/8) lalu. Sejumlah uang 171 juta disita.

Kadiv Propam Polri Brigjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri ingin membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang bisa merusak citra baik aparat penegak hukum. Listyo menjelaskan OTT pungli ini bagian dari revolusi mental di tubuh Polri. “Kita ingin organisasi bersih dari oknum-oknum Polri yang bisa merusak citra Polri. Ini merupakan bagian dari revolusi mental yang tengah dilaksanakan untuk memperbaiki institusi Polri,” tegasnya.(detikcom,21/8)

Dalam konteks tersebut direspon oleh salah satu Aktivis Gerakan Anti Korupsi Independen (GAKI) DPC Blitar, Syaiful Anwari saat ditemui dibase campnya Selasa (21/8). Di setiap pelayanan SIM, sudah tidak ada lagi calo, karena penjagaan yang begitu ketat di pintu masuk oleh tenaga Propam Polri dan sosialisasi melalui Banner untuk tidak menggunakan jasa calo terpampang jelas dan terbaca oleh masyarakat beserta tarifnya

Namun terkait kabar OTT tersebut bukan menjadi rahasia, pasalnya institusi pelayanan SIM Polri merupakan sarang pungli dan percaloan, Namun upaya-upaya memperbaiki pelayanan SIM sudah diupayakan pemerintah dan Polri dari tahun-ke tahun ada peningkatan yang cukup baik. Dengan bantuan teknologi dan tekad Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan SIM semakin hari semakin memuaskan masyarakat. Namun masih juga terjadi ajang praktek-praktek percaloan dan pungli di pelayanan SIM.

Disisi lain bukan berarti pelayanan SIM masih bebas pungli dan praktik percaloan. Menurut pengamatannya, percaloan dan praktik pungli masih sering dijumpai, aksinya memanfaatkan celah-celah penggunaan teknologi dan pengawasan serta memanfaatkan situasi.

Masih adanya calo dan pungli menurut Syaiful dikarenakan kepandaian memanfaatkan sistem pelayanan SIM yaitu banyaknya para pencari SIM karena tumbuhnya kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas dan tumbuhnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang kian pesat. Ribuan mobil terjual dalam setahun dan jutaan motor roda dua mengaspal tiap tahunnya di jalan-jalan raya.

Meningkatnya akan kebutuhan SIM ditingkat Polres maupun layanan SIM keliling tentu saja berdampak berjubelnya antrian untuk mendapatkan SIM, satu pelayanan SIM dalam satu harinya harus melayani ratusan masyarakat yang berniat mendapatkan SIM. Antrian inilah yang membuat para pencari SIM harus menyediakan waktu yang lumayan bahkan melelahkan. Ada beberapa unit pelayanan SIM yang proses SIM sampai dua hari, satu hari untuk kelengkapan administrasi seperti tes kesehatan yang juga antri.

Para pencari SIM harus menyiapkan waktu dan tenaga yang ekstra cukup. Para pegawai harus izin tidak bekerja lebih dari satu hari. Satu lagi kondisi yang dimanfaatkan oleh para calo dan kesempatan pungli adalah tes berkendaraan baik teori dan praktik yang tentu namanya tes ada yang tidak lulus, jika tidak lulus maka harus mengulang beberapa hari kemudian. Tentunya butuh biaya dan  memekan waktu. Maka tawaran calo dan oknum petugas secara instan mencari jalan pintas agar lulus tes pasti sangat menggiurkan karena ringkasnya waktu dan tenaga yang akan terbuang.

Di kantor Satlantas Polres mana saja, ketika kita masuk sudah ditanya provost tentang keperluan dan lain-lain, bahkan di papan-papan pengumuman dan tembok terpampang himbauan untuk tidak menggunakan jasa calo, untuk memperoleh SIM. Sekilas pelayanan SIM benar-benar transparan dan bebas calo tentunya bebas juga dari pungli.

Namun pungutan liar dalam pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) masih terjadi di internal kepolisian. Kali ini pungutan liar tersebut dilakukan oleh pembuatan surat izin mengemudi (SIM) merupakan salah satu layanan yang sering disalahgunakan oleh para oknum polisi untuk melakukan pungutan liar (pungli).Untuk mendapatkan SIM, pemohon harus lulus menjalani ujian tulis dan ujian praktik.

Bagi pemohon yang gagal dalam ujian itu cari jalan pintas. Nah dari internal anggota (polisi) juga memberikan peluang terjadinya pungli. Jadi ada dua unsur simbiose di sini antara peserta ujian yang ingin cepat lulus dan aparatnya,saling menguntungkan” katanya.

Selain itu para calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM juga berpotensi memberikan kesempatan untuk melakukan praktik pungli kepada para oknum polisi. “Ada calo yang ditunjuk oleh (oknum) aparat, ada calo yang berkedok biro jasa.

Dugaan praktik pungli SIM, kata Syaiful, uang tersebut didapatkan saat memberikan pelayanan SIM yang tidak sesuai dengan prosedur yakni tanpa mengikuti ujian teori dan ujian praktik. Selain itu juga menerbitkan SIM yang sudah habis masa berlakunya untuk didaftarkan perpanjangan dengan memanipulai biaya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).Jika ada calo dan oknum Polisi yang terbukti terlibat pungli pelayanan SIM sebaiknya ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, karena era sekarang Polisi harus Promoter ( Profesional Modern dan Terpercaya,” pungkas Syaiful. (Okta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *