Blitar (detikcyber.com). Gerakan anti korupsi independen (GAKI) Blitar menuntut KPK untuk mengusut semua pihak yang terindikasi terlibat kasus suap pengadaan barang jasa secara serius transparan dan tanpa tebang pilih.
Demikian ditegaskan oleh koordinator Gerakan Anti Korupsi Independen (Gaki) Blitar Syaiful kepada detikcyber. Com. ‘Kami menuntut KPK untuk segera mengusut nama nama dan pihak yang terindikasi bermain aliran dana pengadaan barang jasa khususnya di Kabupaten Blitar. Pasalnya jika kontraktor Susilo Prabowo alias Mbun sudah dijadikan tersangka bersama Walikota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahrimulyo maka secara otomatis semua pelaku proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Blitar diduga juga ikut bermain dan menikmati kuenya, kata Syaiful.
Untuk itu KPK menurut Syaiful, Agus Rahardjo cs harus berani mengusut mengungkap pihak pihak yang notabene diduga sudah menikmati kue proyek terkait pengadaan barang dan jasa tersebut tanpa tebang pilih. KPK jangan tebang pilih dan jangan takut intervensi dari pihak manapun dalam mencari mangsa terkait korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Blitar, ujarnya. Syaiful menekankan pengungkapan kasus proyek pengadaan barang dan jasa di kabupaten Blitar belum optimal, dan belum tersentuh karena masih banyak oknum oknum yang terindikaai menikmati hasil korupsi dari proyek pengadaan barang dan jasa di kabupaten Blitar dan hingga sekarang belum tersentuh hukum. Mereka diduga masih bagi bagi kue proyek untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sukses fee jual beli proyek dari tahun ke tahun masih segar aromanya merebak kemana mana see.
Dalam konteks ini Syaiful aktifis dari Gerakan Anti Korupsi Independen (Gaki) Blitar meminta kepada KPK segera turun gunung ke kabupaten Blitar untuk segera menangkap para pembobol APBD, pungkasnya.
Seperti dikabarkan komisi pemberantasan korupsi (KPK ) telah menangkap dan menetapkan Wali kota Bltar Muh Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri mulyo sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Blitar dan Tulungagung. Kasus tersebut diduga terkait fee proyek proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Tulungagung sebesar 1miliar. Sedang kasus di Blitar Samanhudi Anwar menerima fee 1.5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.
Dengan nilai kontrak 23 miliar.fee tersebut diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian Walikota Blitar dari total fee 10 persen yang disepakati. Selain menetapkan Muh Samanhudi Anwar dan Syahri mulyo sebagai tersangka KPK juga menetapkan penerima yaitu Agung Prayitno (swasta) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab Tulungagung Sutrisno sebagai tersangka. Sedangkan kasus di Blitar diduga sebagai penerima Muh Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo sebagai tersangka. KPK menetapkan terduga pemberi suap Susilo Prabowo sebagai tersangka dalam dua perkara di Blitar dan tulungagung sekaligus.
